Nama - Nama Sultan Kerajaan Siak

Tahun	Nama sultan	Catatan dan peristiwa penting
1723-1746	Yang Dipertuan Besar Siak Sultan Abdul Jalil Syah
1746-1761	Sultan Abdul Jalil Syah II Sultan Mahmud	Memindahkan pusat pemerintahan ke Mempura
1761-1761	Sultan Abdul Jalil Syah III Raja Ismail	Dipaksa VOC turun tahta, kemudian berkelana selama 18 tahun
1761-1770		Masa peralihan
1770-1779	Sultan Abdul Jalil Muazzam Syah Raja Muhammad Ali	Johor telah menjadi bagian dari Siak Sri Inderapura Mengizinkan pendirian Kerajaan Negeri Sembilan tahun 1773
1779-1781	Sultan Abdul Jalil Syah III Raja Ismail	Kembali berkuasa
1781-1791	Sultan Abdul Jalil Muzaffar Syah Sultan Yahya[58]	Pada tanggal 1 - 8 - 1782 membuat perjanjian dengan VOC dalam berperang melawan Inggris, Meninggal dunia tahun 1791 dan dimakamkan di Tanjung Pati (Che Lijah, Dungun,Terengganu, Malaysia)
1791-1811	Sultan Abdul Jalil Saifuddin Sultan Sayyid Ali	Putra dari Sayyid Osman al-Syaikh 'Ali Ba' Alawi, yang menikahi cucu perempuan Raja Kecil
1811-1827	Sultan Abdul Jalil Khaliluddin Sultan Sayyid Ibrahim	Membuat perjanjian kerjasama dengan Inggris tanggal 31 Agustus 1818. Kemudian dengan Belanda tahun 1822 Pengaruh dari Perjanjian London tahun 1824, beberapa wilayah Siak lepas dan menjadi bagian dari kolonialisasi antara Inggris dan Belanda. Johor lepas dari Siak, berada dalam pengawasan Inggris. Pulau Lingga menjadi wilayah pengawasan Belanda.
1827-1864	Sultan Abdul Jalil Jalaluddin Sultan Sayyid Ismail Mangkubumi Sayyid al-Syarif Jalaluddin 'Ali Ba' Alawi	Menerima perjanjian baru dengan Inggris tahun 1840. Tahun 1864 dipaksa Belanda turun tahta.
1864-1889	Sultan Syarif Kasim I	Pengangkatannya mesti disetujui oleh Ratu Belanda, Belanda menempatkan controleur di Siak Diperebutkan oleh Inggris dan Belanda dalam Perjanjian Sumatera
1889-1908	Yang Dipertuan Besar Syarif Hasyim Abdul Jalil Saifuddin Sultan Syarif Hasyim	Meresmikan Istana Siak Sri Inderapura
1915-1945	Yang Dipertuan Besar Syarif Kasyim Abdul Jalil Saifuddin Sultan Syarif Kasim II	Menyerahkan kerajaannya pada pemerintah Republik Indonesia